Duka kembali merundung ibu pertiwi. Setelah
rangkaian bencana alam yang meluluh lantakkan
sebagian wilayah, kini Indonesia dihadapkan
pada wabah corona.

Sekolah sepi, jalanan lengang, kantor kosong,
semua orang berdiam di rumah, menjaga jarak,
menjaga corona tak makin merebak. Dari Sabang
sampai Merauke, semua berjaga.

“Kami punya ratusan rencana merangkai mimpi ini
Kami punya sejuta upaya mencerdaskan bangsa ini
Kami punya milyaran semangat membangun negeri ini

Izinkan kami berjuang kembali,
Melanjutkan cita dan asa membangun negeri
Membangun manusia”

Namun kami yakin, kita kuat, Indonesia kuat!
Maka Saudaraku, mari eratkan solidaritas.
Saling dukung, saling jaga. Seraya tak putus
doa, agar wabah corona segera berakhir, agar
kita bisa maksimalkan bakti kembali untuk
negeri ini.

 

Oleh: M.Atiatul Muqtadir, Presiden Mahasiswa BEM KM UGM 2019. PM BAKTI NUSA

 

Hingga hari ini, kasus Covid-19 di Indonesia terus bertambah. Data yang dilansir oleh Kementerian Kesehatan Indonesia per 27 Maret 2020 di situs resminya, sebanyak 1046 orang telah terkonfirmasi Covid-19 dengan korban mencapai 87 orang, pasien sembuh sebanyakan 46 orang, dan 913 pasien dalam perawatan. Ini adalah sebuah tragedi yang sangat memprihatinkan, di mana kurva kasus Covid-19 senantiasa meningkat dibarengi kemampuan tenaga medis berserta ketersediaan alat untuk melindungi mereka kian menurun. Lantas, apa yang harus kita lakukan?

 

Social distancing yang tidak efektif

 

Ketika akhir Februari Covid-19 semakin menyebar, desakan lockdown pun muncul dari kalangan masyarakat. Namun pemerintah mengambil opsi lain, yakni social distancing. Sejatinya lockdown dan social distancing bukanlah istilah yang dipakai di peraturan kita, yakni UU Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan. Berdasarkan UU tersebut istilah lockdown lebih mirip dengan karantina sedangkan social distancing serupa dengan bagian kelima undang-undang ini yakni pembatasan sosial berskala besar.

Sayangnya, social distancing yang dipilih pemerintah sebagai langkah penanggulangan pandemi Covid-19 lebih mirip dengan kampanye daripada sebuah kebijakan. Pasalnya, tak ada peraturan pemerintah yang diterbitkan dengan terminologi yang mengacu pada UU Nomor 6 Tahun 2018. Pemerintah justru bekerja mirip dengan lembaga masyarkat: mengumumkan informasi dan membagian bantuan. Tak salah dengan dua hal tersebut, pemerintah memang perlu melakukan itu, tapi lebih dari itu pemerintah adalah penghasil kebijakan. Di mana seharusnya jika memang pemerintah mengambil opsi ‘social distancing’, perlu diterbitkan peraturan mengenai pembatasan sosial berskala besar mengacu pada UU Nomor 6 Tahun 2018 lengkap dengan segala teknis pelaksanaan, cakupan kebijakan, dan sanksinya.

 

Sebagai contoh, dalam pasal 59 ayat (3) dijelaskan bahwa pembatasan sosial berskala besar paling sedikit meliputi: peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, dan pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum. Lantas, dalam pelaksanaannya, masih ada daerah yang menyelenggarakan kegiatan keagamaan, masih ada yang berkumpul di kafe, masih ada kantor yang meminta pegawainya bekerja, masih ada guru yang harus masuk sekolah. Ini menimbulkan pertanyaan mendasar, kebijakan apa yang sebenarnya diambil oleh pemerintah? Benarkah pemerintah sedang mengambil kebijakan pembatasan sosial berskala besar? Apakah mereka yang saya contohkan di atas dapat disebut melanggar? Atau Apakah mereka dapat dikenai sanksi? Selama tak ada peraturan yang jelas, penanganan Covid-19 ini menjadi buram. Baik bagi aparat yang bertugas, maupun bagi masyarakat.

 

Selain itu, social distancing pada wilayah masyarakat Indonesia memang sulit dilakukan. Devie Rahmawati, Pengamat Sosial Universitas Indonesia mengatakan bahwa masyarakat Indonesia ini memiliki karakter yang komunal dan secara kultural merupakan short term society atau masyarakat jangka pendek. Ketergantungan terhadap orang lain sangat tinggi dan memegang prinsip ‘kita hidup untuk hari ini’. Hal ini menjadi salah satu alasan mengapa seharusnya social distancing bukan sekadar ‘kampanye’ melainkan sebuah kebijakan yang mencakup sanksi maupun pemberian insentif.

 

 

Karantina wilayah seharusnya sejak awal

 

Jauh sebelum Covid-19 menyebar antar wilayah, seharusnya pemerintah secara tegas mengambil opsi karantina wilayah. Sebagaimana tercantum dalam pasal 53 ayat (2) UU Nomor 6 Tahun 2018, “karantina wilayah dilaksanakan kepada seluruh anggota masyarakat di suatu wilayah apabila dari hasil konfirmasi laboratorium sudah terjadi penyebaran penyakit antar anggota masyarakat”. Dari pasal ini kita mengetahui, bahwa karantina wilayah dilakukan ketika penyakit telah menyebar antar masyarakat. Tujuannya agar penyakit ini tidak menyebar ke wilayah lainnya. Berbeda dengan karantina rumah yang dilakukan ketika penyakit hanya terjadi hanya di dalam satu rumah (pasal 50).

 

Sebagai contoh, ketika kasus ini telah terkonfirmasi di Jakarta, dengan kasus yang terjadi tidak hanya dalam satu rumah, seharusnya akses keluar masuk Jakarta ditutup sehingga tak menyebar ke wilayah lain. Kita telah mengetahui bersama, kasus Covid-19 yang terjadi di berbagai daerah rata-rata berasal dari orang yang memiliki riwayat perjalanan ke daerah yang telah terjadi penularan antar masyarakat.

 

Melihat situasi hari ini, di mana social distancing tidak berjalan efektif dan angka kematian dan penyebaran Covid-19 terus meningkat, karantina wilayah harus segera diberlakukan. Pemerintah harus segera menyiapkan aturan yang memuat skema karantina wilayah terutama wilayah yang telah terjadi penyebaran Covid-19 antar masyarakat. Belajar dari kampanye social distancing, efektivitas pelaksanaan karantina wilayah bergantung pada peraturan pemerintah yang dibentuk. Jika masih bersifat umum, tidak rinci, dan tidak tegas, karantina wilayah justru dapat menimbulkan kekacauan di tengah masyarakat. Pemerintah perlu menyiapkan aturan yang memuat skema karantina wilayah lengkap dengan teknis pelaksanaan serta pemberian insentif ataupun bantuan kebutuhan hidup dasar bagi orang di wilayah karantina sebagaimana UU Nomor 6 Tahun 2018. Pasalnya efektif

 

 

Saat ini kesehatan masyarakat Indoenesia bergantung pada ketegasan pemerintah. Sejak awal Covid-19 masuk ke Indonesia, kebijakan yang diambil pemerintah cenderung lamban dan tak tegas. Pada awal kasus ini terjadi, alih-alih memberikan peringatan kepada masyarakat, pemerintah justru menganggap enteng kasus ini bahkan hingga menjadikannya bahan bercandaan. Kini, virus yang sempat kita tertawakan, telah memakan banyak korban. Cukup belajar dari kesalahan, sebelum terlalu jauh terlambat, karantina wilayah perlu segera diberlakukan.

 

 

KAMI WASPADA, KITA SEMUA PERLU WASPADA!

Dompet Dhuafa Pendidikan melakukan langkah kewaspadaan menghadapi Covid-19 dengan menyemprotkan desinfektan ke seluruh
ruangan kelas dan kantor. Selain itu, kami juga memberlakukan sistem shift dan Work From Home untuk guru dan beberapa karyawan.

Amanah dari masyarakat harus kami tunaikan, sehingga tidak memungkinkan untuk seluruh karyawan bekerja dari
rumah secara serentak.

Sahabat Pendidikan kami akan selalu waspada, kita semua harus waspada karena Covid-19 nyata adanya dan sudah merenggut banyak korban jiwa.

Jika tidak ada hal mendesak,
sebaiknya #DiRumahAja. Jaga diri, jaga keluarga, serta tak putus berdoa agar Covid-19 segera hilang dari kehidupan kita semua.

Eduaction: Kenalkan Profesi Barista, Si MoBa Ajak Siswa Gali Potensi Diri

 

 

Bogor – Si Mobil Baca (Si MoBa) besutan Dompet Dhuafa Pendidikan dinilai mampu membuka gerbang akses buku lebih luas untuk masyarakat, sehingga masyarakat terutama anak-anak dapat mendapatkan akses membaca buku yang lebih beragam dan berkualitas. Namun pada paktiknya Si MoBa tak hanya menyediakan ragam buku, namun juga ragam kegiatan berkualitas sebagai wahana edukasi serta rekreasi berbasis literasi.

 

Untuk menggali potensi anak-anak sejak dini, Si MoBa mengajak ratusan siswa sekolah dasar mengikuti kelas inspirasi “Mengenal Profesi Roaster dan Barista” bersama Ampas Kopi Kita dan Komunitas Batas Kota. Menurut Muhammad Iqbal, Koordinator Si MoBa, Si MoBa ingin memberikan pengalaman tak terlupakan kepada siswa usia sekolah dasar agar mereka makin semangat menggapai cita, “Zaman ini banyak profesi mumpuni, salah satunya menjadi Barista. Kolaborasi kami bersama Ampas Kopi Kita dan Komunitas Batas Kota kami yakini dapat memberikan insight baru untuk anak-anak,” jelasnya

 

Ida, Teman Si MoBa sekaligus inisiator Ampas Kopi Kita, menyampaikan jika saat ini profesi Barista menjadi profesi yang diminati anak muda khususnya kaum milenial, “profesi Barista sudah tak bisa lagi dipandang sebelah mata karena peminatan anak muda mendalami jagat kopi ada dalam tahap yang membanggakan,” papar Ida. Ia menambahkan jika ketertarikan milenial menjajaki dunia kopi dapat meningkatkan kuantitas komoditas petani kopi lokal.

Selama kegiatan berlangsung para siswa diajak berkenalan dengan bermacam peralatan membuat kopi hingga berbagai jenis kopi dan cara pengolahannya. “Indonesia memiliki beraneka jenis biji kopi, saking kayanya banyak jenis biji kopi mahal yang hanya bisa dinikmati segelintir orang, karena itulah penting untuk mengenalkan kekayaan kopi Indonesia sejak dini,” tegas Ida.

 

Setelah berkeliling dari Cianten, Sukabumi, Tenjolaya, dan Bojong Sempu, Si MoBa sampai juga ke Klapanunggal, Cileungsi, Jawa Barat. Dalam eksekusi kelima ini Si MoBa masih menghadirkan bermacam aktivitas literasi menyenangkan; bukan hanya untuk anak-anak, SI MoBa turut menyelenggarakan pelatihan membuat media pembelajaran bagi guru dan masyarakat sekitar. Kedatangan Si MoBa di Klapanunggal melengkapi rangkaian perjalanan memperkenalkan literasi kepada masyarakat di 22 titik wilayah DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat.

 

Menurut Muhammad Iqbal, Koordinator Si MoBa, Si MoBa terus melebarkan sayapnya demi memberikan kebermanfaatan lebih luas ke masyarakat khususnya di bidang literasi. “Si MoBa mampu membuka gerbang akses buku lebih luas untuk masyarakat, sehingga masyarakat terutama anak-anak dapat mendapatkan akses membaca buku yang lebih beragam dan berkualitas. Tak hanya menyediakan ragam buku dan kegiatan berkualitas, Si MoBa juga dapat digunakan sebagai wahana edukasi serta rekreasi berbasis literasi,” ujarnya.

 

“Kelebihan Si MoBa ialah memberikan pelatihan pengembangan diri kepada masyarakat agar lebih berdaya. Si MoBa juga digadang dapat memberikan dampak baik secara konsisten karena memberikan alternatif terhadap solusi peningkatan kualitas literasi di masyarakat,” pungkas Iqbal. (AR)

Kesibukan mahasiswa kadang membuat mereka sulit meluangkan waktu untuk melakukan kegiatan berbau kemanusiaan dan kerelawanan Sob, namun berbeda dengan Eko Bambang Widyatmoko, mahasiswa Universitas Negeri Semarang jurusan Geografi  dan alumni SMART angkatan 9 ini menolak terjebak dalam rutinitas harian yang itu-itu saja, sebab itulah ketika melihat unggahan Si Mobil Baca (Si MoBa) di Instagram ia langsung mengajukan diri menjadi relawan.

Wiwid, panggilan akrabnya, mengatakan jika Si MoBa bisa menjadi wadah yang baik bagi para pencinta literasi di Indonesia. “Kehadiran Si MoBa mirip dengan visi saya untuk mengembangkan literasi di masyarakat, saya yakin Si Moba merupakan medium bagi masyarakat dalam mengenal literasi,” tuturnya.

Meskipun aktif di kampus tak membuat Wiwid melupakan panggilan hatinya untuk bisa berkontribusi lebih di masyarakat, ia menambahkan jika Si Moba merupakan inovasi yang menarik karena tak hanya menawarkan buku-buku terkini, tetapi juga memberikan pelatihan serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia di daerah tujuan.

“Ada hal menarik yang membuat saya sangat ingin bergabung menjadi relawan Si MoBa diantaranya dapat belajar literasi dari ahlinya dan ingin lebih mendekatkan diri dengan masyarakat dan mengajak mereka mengenal literasi dengan cara menyenangkan,” ucap Wiwid.

Wiwid dan relawan lainnya berjibaku menjangkau masyarakat di titik yang berdekatan dengan Taman Baca Masyarakat (TBM) dan sekolah pendampingan perpustakaan Gemari Baca Dompet Dhuafa Pendidikan. Selama beberapa bulan ke depan Si MoBa dijadwalkan berkeliling ke 22 titik di wilayah DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat dengan menyasar sekolah dan masyarakat daerah marginal. Agar manfaat program bisa berdampak berkesinambungan. (AR)