, ,

Kudu Sinergi Supaya Pendidikan Berarti

 

Oleh: Syahrizal Rachim

Alumnis SMART Angkatan 9 berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

 

Pendidikan merupakan salah satu sasaran pokok pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pada kehidupan sekarang ini semua orang berkepentingan terhadap jalannya pendidikan karena pendidikan merupakan wadah pembinaan  tenaga kerja, dapat untuk menambah lapangan pekerjaan, serta  untuk memperoleh status tertentu dalam masyarakat. Dunia. pendidikan sekarang ini dihadapkan pada tantangan kemajuan zaman. Dengan adanya kemajuan zaman ini, banyak aspek‐aspek kehidupan yang berubah dan bergeser. Oleh karena itu, mau tidak  mau paradigma dan sistem pendidikan harus disesuaikan dengan  tuntutan zaman. Tentu saja perubahan tersebut diharapkan dapat  menuju pendidikan masa depan yang lebih baik.

Perubahan pendidikan yang pertama berkaitan dengan sistem pendidikan, yakni sistem pendidikan tradisional direformasi menjadi sistem pendidikan empowering of people. Hal ini dilakukan karena pendidikan gaya lama (tradisional) menganggap siswa sebagai objek yang harus menerima apa saja yang diberikan guru, sistem pendidikan empowering of people tersebut diharapkan dapat mengembangkan kemampuan masyarakat.

Reformasi yang kedua berkaitan dengan orientasi pendidikan.  Pendidikan sekarang ini harus berorientasi pada dunia kerja, sehingga penekanannya tidak semata‐mata pada aspek kognitif, namun juga pada aspek‐aspek kepribadian lainnya yang justru lebih penting, seperti aspek afektif dan psikomotorik. Dengan demikian, pendidikan sekarang ini harus betul‐betul berorientasi pada life skill. Sekarang sudah saatnya menyiapkan peserta didik melalui pendidikan dengan pola, konsep, dan model baru yang dapatmengembangkan kepribadian. Pendidikan harus membantu  pengembangan peserta didik dalam konsep life skill yang  menyiapkan peserta didik agar memiliki kecakapan hidup yang  bermakna dan berguna di kemudian hari. Dengan adanya orientasi, paradigma, dan sistem pendidikan yang baru diharapkan dapat mengatasi masalah pengangguran yang saat ini merupakan salah satu dari berbagai masalah ketenagakerjaan di Indonesia.

Berbagai cara telah diupayakan oleh pemerintah melalui dunia pendidikan, diantaranya dengan dikembangkannya pendidikan yang bercirikan keterkaitan dan kesepadanan (link and match) dan dikembangkannya pendidikan berbasis kompetensi. Cara‐cara tersebut menunjukkan bahwa pendidikan yang dilaksanakan harus sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, sehingga keterserapan lulusan oleh dunia kerja menjadi tinggi. Oleh karena itu, pendidikan harus memperhatikan kompetensi yang ada pada dunia kerja untuk dikembangkan dalam pembelajaran, sehingga  peserta didik memiliki kompetensi seperti harapan dunia kerja.  Dengan demikian, pendidikan saat ini harus berorientasi pada kompetensi yang dibutuhkan oleh dunia kerja atau dunia usaha.

Pentingnya Akreditasi Perguruan Tinggi

Akreditasi merupakan salah satu bentuk penilaian (evaluasi) mutu dan kelayakan institusi perguruan tinggi atau program studi yang dilakukan oleh organisasi atau badan mandiri di luar perguruan tinggi. Bentuk penilaian mutu eksternal yang lain adalah penilaian yang berkaitan dengan akuntabilitas, pemberian izin, pemberian lisensi oleh badan tertentu. Ada juga pengumpulan data oleh badan pemerintah bagi tujuan tertentu, dan survei untuk menentukan peringkat (ranking) perguruan tinggi.[1]

Akreditasi merupakan suatu proses dan hasil. Sebagai proses, akreditasi merupakan suatu upaya BAN-PT untuk menilai dan menentukan status mutu program studi di perguruan tinggi berdasarkan standar mutu yang telah ditetapkan. Sebagai hasil, akreditasi merupakan status mutu perguruan tinggi yang diumumkan kepada masyarakat. Dengan demikian, tujuan dan manfaat akreditasi program studi adalah sebagai berikut:[2]

  1. Memberikan jaminan bahwa program studi yang terakreditasi telah memenuhi standar mutu yang ditetapkan oleh BAN-PT, sehingga mampu memberikan perlindungan bagi masyarakat dari penyelenggaraan program studi yang tidak memenuhi standar.
  2. Mendorong program studi/perguruan tinggi untuk terus menerus melakukan perbaikan dan mempertahankan mutu yang tinggi
  3. Hasil akreditasi dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam transfer kredit, usulan bantuan dan alokasi dana, serta mendapat pengakuan dari badan atau instansi yang berkepentingan.

Menilik Mutu Perguruan Tinggi

Perguruan tinggi merupakan lembaga pelaksana fungsi Tridarma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, serta mengelola Iptek pada bidang studi yang dikelolanya.[3] Untuk menopang dedikasi dan fungsi tersebut, perguruan tinggi harus mampu mengatur diri sendiri dalam upaya meningkatkan dan menjamin mutu secara berkelanjutan, baik yang berkenaan dengan masukan, proses maupun keluaran program akademik dan layanan yang diberikan kepada masyarakat selaras dengan bidang studi yang dikelolanya.

Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas publik, perguruan tinggi harus secara aktif membangun sistem penjaminan mutu internal. Untuk membuktikan bahwa sistem penjaminan mutu internal telah dilaksanakan dengan baik dan benar, institusi tersebut harus diakreditasi oleh lembaga penjaminan mutu eksternal. Dengan sistem penjaminan mutu yang baik dan benar, perguruan tinggi akan mampu meningkatkan mutu, menegakkan otonomi, dan mengembangkan diri sebagai penyelenggara program akademik/ profesional sesuai dengan bidang studi yang dikelolanya, dan turut serta dalam meningkatkan kekuatan moral masyarakat secara berkelanjutan.

Guna mendukung penjaminan mutu perguruan tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) berkewajiban melakukan akreditasi bagi semua program studi beserta semua institusi perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Berdasarkan perundang-undangan yang berlaku dan berbagai pertimbangan, Kemdikbud memberikan tanggung jawab pelaksanaan akreditasi program kepada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT). Akreditasi institusi merupakan proses evaluasi dan penilaian secara komprehensif atas komitmen institusi terhadap mutu dan kapasitas penyelenggaraan program tridarma perguruan tinggi, guna menentukan kelayakan perguruan tinggi untuk menyelenggarakan program akademiknya. Kriteria untuk mengevaluasi dan menilai komitmen tersebut dijabarkan dalam sejumlah standar akreditasi beserta parameternya.

Akreditasi perguruan tinggi cukup beralasan dilaksanakan sebagai bentuk tanggung jawab penyelenggara pendidikan tinggi kepada stakeholders yaitu masyarakat pengguna lulusan tentang keadaan dan upaya penyelenggara pendidikan tinggi untuk menghasilkan lulusan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan untuk tiap satuan pendidikan yang bersangkutan.

Di samping itu, melalui akreditasi beberapa manfaat diraih institusi perguruan tinggi, yaitu:[4]

  1. Memberikan jaminan bahwa institusi perguruan tinggi yang terakreditasi telah memenuhi standar mutu yang ditetapkan oleh BAN-PT, sehingga mampu memberikan perlindungan bagi masyarakat dari penyelenggaraan perguruan tinggi yang tidak memenuhi standar.
  2. Mendorong perguruan tinggi untuk terus menerus melakukan perbaikan dan mempertahankan mutu yang tinggi.
  3. Hasil akreditasi dapat dimanfaatkan sebagai dasar pertimbangan dalam transfer kredit perguruan tinggi, pemberian bantuan dan alokasi dana, sertapengakuan dari badan atau instansi yang lain.

Urgensi Membangun Kerja Sama Perguruan Tinggi dan Pemerintah Daerah

Pengembangan pendidikan tinggi perlu memperhatikan prioritas kebutuhan dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan. Pada sisi lain, pemerintah daerah dapat berperan menunjang pengembangan pendidikan tinggi, khususnya kegiatan perguruan tinggi di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Hal ini dapat terlaksana apabila ada upaya nyata untuk mendorong kerjasama antara perguruan tinggi dan pemerintah daerah. Keberhasilan pemerintah daerah di berbagai sektor meningkatkan kemampuan bangsa dalam mengatasi masalah-masalah nasional, dan pada gilirannya akan meningkatkan daya saing bangsa di tingkat internasional.[5]

  1. Peran Perguruan Tinggi dalam Mengatasi Kesenjangan Antardaerah

Peran pendidikan tinggi dalam mengatasi kesenjangan antar daerah dapat ditempuh melalui beberapa program kegiatan perguruan tinggi, antara lain: melalui program pendidikan guru, yang diharapkan mampu mengatasi kesenjangan mutu pendidikan; melalui program pengembangan sumber daya manusia termasuk pegawai pemerintah daerah, yang diharapkan mampu mengembangkan mutu pengelolaan sumber daya daerah, termasuk meningkatkan sumber daya alam yang potensial; melalui program penelitian, yang diharapkan mampu mengidentifikasi permasalahan, potensi sumber daya, dan prioritas pembangunan daerah; melalui berbagai program pengabdian kepada masyarakat, yang diharapkan mampu memenuhi kebutuhan sesuai dengan prioritas daerah yang bersangkutan.

  1. Peningkatan Kualitas SDM Pemerintah Daerah

Kerjasama antara pemerintah daerah dan perguruan tinggi dalam mencerdaskan masyarakat tidak saja terbataspada peningkatan kualitas guru tetapi juga dalam upaya mengembangkan kemampuan pegawai pemerintah daerah. Peningkatan kualitas pegawai pemerintah daerah tersebut dapat ditempuh melalui berbagai skema kerjasama, yaitubaik melalui jalur program pendidikan formal, maupun melalui berbagai program pelatihan  yang bisa disediakan perguruan tinggi sesuai dengan kebutuhan pemerintah daerah. Skema kerjasama ini dilaksanakan dengan target untuk mencapai tingkat kualitas kemampuan pegawai sesuai dengan standar kompetensi SDM secara nasional maupun internasional.

Peningkatan kesejahteraan melalui program pengabdian kepada masyarakat perguruan tinggi di suatu daerah baik negeri maupun swasta diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah melalui kegiatan pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat dengan menitikberatkan pada potensi dan kebutuhan daerah setempat. Kegiatan pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat tersebut dapat diarahkan pada penyelesaian masalah suatu daerah yang langsung bermanfaat pada masyarakat. Kegiatan tersebut dapat dibiayai oleh perguruan tinggi, dana rutin pemerintah maupun oleh sponsor. Dalam rangka memenuhi kebutuhan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerintah daerah dapat mengalokasikan dana bagi perguruan tinggi guna melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Hal tersebut mengingatkan pada konsep “link and match”, konsep kerjasama berdasarkan asas kesesuaian dan saling menguntungkan.

Keberlanjutan Pembiayaan

Tanggung jawab Pembiayaan Sektor Pendidikan Dalam peraturan perundangan, biaya peningkatan sektor pendidikan, termasuk biaya peningkatan sektor pendidikan, termasuk bagi pendidikan tinggi merupakan komitmen dan tanggung jawab pemerintah (pusat dan daerah) serta masyarakat. Jika pemerintah daerah, meyakini peran pendidikan tinggi semakin penting dan relevan dalam memberikan kontribusi bagi pembangunan daerah, maka langkah pemerintah daerah mengalokasikan dana bagi kerjasama dengan pendidikan tinggi perlu didukung. Perlu diketahui bahwa perguruan tinggi otonom memerlukan dukungan pembiayaan partisipatif dari berbagai sumber daya keuangan, baik dari pusat, daerah, masyarakat maupun industri yang akan dikelola secara sinergis.

Alokasi pembiayaan kerjasama pemerintah daerah dan perguruan tinggi apabila pemerintah daerah mengalokasikan anggaran untuk pengembangan pendidikan tinggi, maka berbagai program kerjasama antara pemerintah daerah dan perguruan tinggi dapat dikembangkan melalui berbagai skenario alokasi anggaran dan kegiatan sebagai berikut:[6]

  1. Alokasi anggaran ditujukan kepada program yang diprioritaskan, misal: program peningkatan SDM guru-guru dan program studi lanjut staf pemerintah daerah.
  2. Alokasi anggaran diberikan kepada institusi, misalnya dalam kasus kerjasama penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, pemerintah daerah bisa langsung mengalokasikan dana kepada perguruan tinggi.
  3. Alokasi anggaran ditujukan langsung kepada masyarakat atau individu-individu di daerah tertentu, misalnya berupa beasiswa kepada para mahasiswa daerah setempat, atau model-model lain dalam menggalang dana masyarakat maupun industri melalui peran pemerintah daerah sebagai leading sector dalam pembangunan daerah

Target Kondisi Di Masa Depan

Peningkatan pendidikan untuk mengatasi kesenjangan antar daerah di masa depan, perguruan tinggi dan pemerintah daerah harus berperan secara proaktif dan partisipatif untuk menciptakan sinergi dalam mengurangi kesenjangan antar wilayah terutama kesenjangan dalam hal kualitas pendidikan masyarakat dan kesenjangan pembangunan daerah.

Mendukung pengembangan sektor ekonomi, sosial, dan budaya pengembangan perguruan tinggi diharapkan juga dapat menunjang upaya pemerintah daerah dalam pembangunan daerah, antara baik dalam pengembangan sektor-sektor ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat. Hal itu dilakukan dengan pengembangan relevansi dan kompetensi perguruan tinggi dengan memperhatikan prioritas kebutuhan daerah dan potensi unggulan daerah.

Peningkatan kualitas SDM menjadi perhatian semua pihak dalam memasuki era globalisasi ini. Terlebih dalam suasana multidimensi, masyarakat membutuhkan dukungan berbagai pihak untuk menghadapi persaingan bebas, untuk itu isu pendidikan memegang peranan penting bagi peningkatan kualitas sumber daya yang dimiliki. Agar tidak tertinggal dengan masyarakat dan bangsa di dunia, maka peningkatan pendidikan menjadi salah satu sarana untuk meningkatkan potensi dasar yang dimiliki masyarakat dan bangsa Indonesia.  Peningkatan kualitas pendidikan akan memiliki makna bagi perbaikan kualitas Indonesia secara keseluruhan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daftar Pustaka

Badan Akreditasi Nasional – Perguruan Tinggi. Pedoman Penilaian Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi. Buku I. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. 2011.

Tim Pusat Data Statistik Pendidikan. Analisis Kualitas Program Studi Perguruan Tinggi dalam Mendukung Pencapaian Koridor Ekonomi Indonesia. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. 2013.

Abduh Syamsir. Strategi Membangun Kerjasama Perguruan Tinggi Dengan Pemerintah Daerah. 2013.

[1] Badan Akreditasi Nasional – Perguruan Tinggi. Pedoman Penilaian Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi. Buku I. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. 2011.

[2] Tim Pusat Data Statistik Pendidikan. Analisis Kualitas Program Studi Perguruan Tinggi dalam Mendukung Pencapaian Koridor Ekonomi Indonesia. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. 2013. Hlm. 23.

[3] Ibid. Hlm. 25.

[4] Ibid. hlm. 27.

[5] Abduh Syamsir. Strategi Membangun Kerjasama Perguruan Tinggi Dengan Pemerintah Daerah. 2013.

[6] Tim Pusat Data Statistik Pendidikan. Op.cit. hlm. 78.